MediacyberID.com – KABUPATEN BEKASI – Pemandangan memprihatinkan terlihat di area belakang Kantor Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Sebuah gedung serbaguna yang seharusnya menjadi fasilitas publik yang bermanfaat bagi masyarakat justru terlihat sangat terbengkalai. Kondisi bangunan yang semakin memburuk disertai genangan air yang tak kunjung surut menjadi pemandangan yang menyedihkan, tanpa adanya kepastian kapan perbaikan akan dilakukan.
Saat tim media meninjau lokasi pada Jumat (17/04), terlihat kontras yang sangat mencolok. Di halaman depan kantor, para pegawai kecamatan tampak sibuk bahu-membahu membersihkan lingkungan dalam rangka kegiatan rutin “Jumat Bersih-bersih”. Namun, semangat kebersihan tersebut justru semakin menyoroti ketidakberesan di bagian belakang gedung.
Gedung serbaguna yang seharusnya menjadi aset berharga daerah itu justru terabaikan. Dinding tampak kusam, atap terlihat rapuh, dan lantai terus terendam air. Kondisi ini dikabarkan sudah berlangsung selama bertahun-tahun, namun tak ada tindakan nyata perbaikan yang dilakukan.
Camat Cikarang Utara, Enop Can, saat dikonfirmasi membenarkan kondisi tersebut. Menurutnya, pihak kecamatan sebenarnya tidak tinggal diam. Usulan perbaikan gedung ini telah berulang kali diajukan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
“Sudah diajukan Musrenbang setiap tahun, mulai dari 2023, 2024, 2025 hingga 2026, tetapi belum kunjung mendapatkan realisasi. Mungkin karena keterbatasan anggaran,” ujar Enop kepada awak media.
Ia pun menyampaikan harapannya agar pada tahun ini usulan tersebut dapat segera ditindaklanjuti. “Saya berharap di tahun ini dapat terealisasi sehingga bisa dimanfaatkan untuk masyarakat,” tambahnya.
Kondisi ini pun mendapat sorotan tajam dari kalangan pers. Ketua Forum Wartawan Jaya Indonesia (FWJI) Korwil Kabupaten Bekasi, Mariam, menilai bahwa permasalahan ini bukan hanya soal ketersediaan anggaran, melainkan soal penentuan skala prioritas pembangunan.
“Seharusnya pemerintah daerah melihat mana yang menjadi skala prioritas. Gedung serbaguna ini jelas dibutuhkan masyarakat. Kalau dibiarkan seperti ini, justru terkesan mubazir dan tidak ada manfaatnya,” tegas Mariam.
Ia berharap agar pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret dan serius untuk memperbaiki fasilitas tersebut, agar aset milik publik tersebut dapat kembali difungsikan sebagaimana mestinya untuk kepentingan warga.
Kondisi ini menjadi ironi tersendiri di tengah kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana yang layak. Gedung yang semestinya menjadi pusat kegiatan warga kini justru menjadi simbol terbengkalainya pembangunan, di mana usulan yang berulang kali diajukan belum juga tersentuh realisasi hingga saat ini. (Opi)
