MediacyberID.com – Bekasi – Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Sumarni, menyampaikan kekecewaan dan penyesalan mendalam terkait minimnya respons dari pihak Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bekasi saat berlangsungnya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh massa mahasiswa di kantor Bupati, Kamis, 02 April 2026 lalu. Menurutnya, kehadiran pejabat untuk menemui massa merupakan kunci utama agar aspirasi bisa didengar dan aksi dapat berakhir dengan tertib.
Hal tersebut disampaikan Sumarni melalui pesan WhatsApp pada Jumat, 03 April 2026. Ia menegaskan bahwa mekanisme penanganan unjuk rasa seharusnya melibatkan perwakilan pemerintah yang siap memberikan jawaban langsung di lapangan.
“Mohon dipahami bahwa setiap aksi unras penting untuk menunjuk perwakilan pihak yang menerima massa agar bisa memberi jawaban. Kemarin, tidak ada pejabat Pemda yang menerima atau turun menemui peserta aksi,” ujar Sumarni.
Terkait skema pengamanan, Kapolres menjelaskan bahwa pihaknya telah menurunkan personel sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Pengamanan dikawal langsung oleh jajaran pimpinan, mulai dari Kabag Ops, Kasat Intel, Kapolsek, hingga personel gabungan lainnya. Meskipun sempat terjadi situasi di mana massa berhasil mencapai area teras gedung, ia memastikan bahwa situasi tetap berada di bawah kendali dan pengawasan ketat petugas.
“Kami mohon maaf jika aksi massa sampai ke teras, tapi tetap dijaga oleh anggota saya (Kabag Ops, Kasat Intel, Kapolsek, Pol PP, dan personel pengamanan). Situasi tetap kondusif,” tambahnya.
Sumarni juga meminta maaf karena pada saat kejadian ia tidak memimpin pengamanan secara langsung di lokasi. Hal ini dikarenakan ia harus membagi fokus, mengingat adanya kegiatan pengamanan di tempat lain serta kesibukan pihaknya dalam menangani kasus penyiraman air keras yang sedang diusut di wilayah Tambun.
Aksi demonstrasi tersebut dilakukan oleh sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus. Mereka menyoroti berbagai persoalan mendesak, terutama terkait kondisi infrastruktur jalan yang dinilai buruk dan menuntut adanya pembenahan kebijakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Aksi yang melibatkan gabungan tujuh organisasi besar seperti HMI, GMKI, GMNI, PMII, Hima Persis, IMM, dan LMND ini kian memanas lantaran tidak ada respons dari eksekutif. Hingga sore hari menjelang, tidak ada satu pun pejabat tinggi Pemda yang turun menemui mereka. Frustrasi karena tak kunjung didengar, massa akhirnya merangsek masuk hingga ke area teras Gedung Bupati.
Di tengah situasi yang mulai tegang tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Budi Muhammad Mustafa, didampingi oleh anggota Fraksi PKS, Saeful Islam, turun langsung ke tengah massa. Keduanya berupaya menjadi jembatan komunikasi, mendengarkan poin-poin tuntutan, dan berdialog untuk meredam emosi. Namun, upaya ini belum sepenuhnya menjawab harapan massa yang ingin bertemu dengan pihak eksekutif.
Hingga pukul 17.00 WIB, perwakilan dari eksekutif masih belum tampak. Aksi akhirnya bubar saat masuk waktu shalat Maghrib. Menurut penjelasan, massa sebenarnya masih ingin menunggu kehadiran Bupati, namun diketahui bahwa yang bersangkutan sedang memiliki kegiatan di luar daerah dan kondisi orang tuanya yang sedang sakit.
Saeful Islam menambahkan bahwa sebagai solusi, telah disepakati adanya jadwal pertemuan resmi antara perwakilan mahasiswa dengan Bupati Bekasi yang akan dilaksanakan pada Senin mendatang.
Sementara itu, Plt Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja memberikan klarifikasi terpisah. Ia menyatakan bahwa sebenarnya dirinya bersedia menerima perwakilan pengunjuk rasa di ruangan kerjanya, namun tawaran tersebut ditolak oleh pihak mahasiswa.
Insiden aksi unjuk rasa ini pun menjadi perbincangan hangat di berbagai grup percakapan dan viral di media sosial, terutama setelah beredarnya video momen ketika massa berhasil masuk hingga ke teras utama kantor pemerintahan Kabupaten Bekasi.(***)
