MediacyberID.com – KOTA BOGOR – Semangat gotong royong mewarnai aksi “Korve Kebersihan” yang digelar di sepanjang Jalan KH. R. Abdullah Bin Nuh, Kelurahan Curugmekar, Kecamatan Bogor Barat, Selasa (7/4/2026). Ketua DPRD Kota Bogor, Dr. Adityawarman Adil, turun langsung memimpin kegiatan tersebut didampingi oleh Ketua Komisi II, Achmad Rifki Alaydrus, dan anggota Komisi II, Heri Cahyono, bersama unsur Pemerintah Kota dan Forkopimda.
Kegiatan ini tidak hanya sekadar bersih-bersih lingkungan, melainkan menjadi momen strategis bagi legislatif untuk menekankan pentingnya sinergi antara menjaga keindahan dan estetika kota dengan keberlangsungan ekonomi masyarakat.
Dalam kesempatannya, Adityawarman Adil menegaskan bahwa kehadiran DPRD bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk pengawasan langsung di lapangan, khususnya terkait pelayanan publik di sektor lingkungan hidup.
“Kegiatan korve ini adalah ikhtiar kita bersama untuk memastikan wajah Kota Bogor tetap asri dan nyaman bagi siapa saja. Kami di DPRD mendorong agar aksi seperti ini tidak berhenti pada seremonial, tetapi menjadi budaya yang tertanam di masyarakat,” ujar Adityawarman.
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa Jalan KH. R. Abdullah Bin Nuh merupakan kawasan protokol yang menjadi prioritas penataan. Jalan ini dianggap sebagai gerbang utama mobilitas warga, sehingga kenyamanan dan keindahannya harus dijaga maksimal.
“Kita ingin masyarakat yang melintas merasakan kenyamanan, dan itu dimulai dari lingkungan yang bersih dari sampah maupun kemacetan,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II, Achmad Rifki Alaydrus, dalam peninjauannya menemukan sejumlah persoalan yang perlu segera ditindaklanjuti. Salah satunya adalah masih adanya titik-titik pembuangan sampah ilegal atau TPS liar di sepanjang jalur tersebut.
“Saat bebersih tadi, kami melihat adanya TPS liar. Kami akan mencoba evaluasi terkait masalah penjemputan operasional sampah agar mengurangi penumpukan sampah di pinggir jalan,” jelas Rifki.
Selain masalah sampah, ia juga mendesak adanya revitalisasi drainase untuk mencegah banjir lintasan. Upaya ini akan dilakukan dengan memperlebar gorong-gorong melalui koordinasi intensif dengan pihak provinsi.
Terkait keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL), DPRD memiliki prinsip tegas: penertiban boleh dilakukan, namun tidak boleh mematikan usaha rakyat. Sesuai aturan yang berlaku, penataan harus dibarengi dengan relokasi yang layak dan manusiawi.
“Kami mendorong lahan eks kantor Damkar di Yasmin untuk dijadikan zona PKL. Kami akan berkomunikasi dengan bagian Aset untuk memastikan apakah kontur tanah di sana memungkinkan untuk dijadikan tempat usaha yang layak,” tambahnya.
Senada dengan itu, Anggota Komisi II, Heri Cahyono, menekankan bahwa penataan fasilitas publik harus berjalan dengan kesadaran bersama. Ia meminta para pedagang untuk memahami kepentingan yang lebih besar demi terciptanya ketertiban umum dan kelancaran lalu lintas.
“Kita menghargai warga yang mencari rezeki, namun fasilitas kota harus ditata dengan baik. Dengan kawasan yang bersih dan tertata rapi, kita optimis Kota Bogor bisa meraih kembali piala Adipura,” pungkas Heri. (Muldian)
