MediacyberID.com – Malang – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang dengan agenda Penyampaian Pendapat Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Malang Tahun Anggaran 2025 digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Malang, Rabu (8/4/2026).
Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Fraksi terhadap LKPj Wali Kota Malang Tahun Anggaran 2025. Tujuh fraksi DPRD Kota Malang melalui juru bicara yang ditunjuk menyampaikan berbagai masukan dan catatan strategis. Beberapa hal yang menjadi sorotan antara lain peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, kesejahteraan masyarakat, serta upaya menekan angka pengangguran dan kemiskinan.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, saat ditemui usai mengikuti rapat paripurna menyampaikan bahwa pihaknya menerima seluruh masukan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD. “Apa yang disampaikan setiap fraksi hampir sama, dan akan kami jawab secara rinci pada rapat paripurna berikutnya, yaitu pada Senin (13/4/2026) mendatang,” jelasnya.
Wahyu menambahkan, beberapa isu yang menjadi perhatian dalam paripurna di antaranya terkait pendapatan daerah, kinerja perangkat daerah, serta percepatan pengisian jabatan yang masih kosong di lingkungan Pemerintah Kota Malang.
Selain itu, permasalahan infrastruktur perkotaan juga menjadi salah satu fokus yang akan segera ditindaklanjuti. “Permasalahan infrastruktur perkotaan juga menjadi sorotan dan akan segera kami tindak lanjuti,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pembahasan melalui Panitia Khusus (Pansus) LKPj beberapa hari sebelumnya. “Pada prinsipnya, kami jajaran pimpinan DPRD telah memberikan sejumlah catatan dan melakukan peninjauan bersama terhadap LKPj Wali Kota Malang,” jelasnya.
Ia menekankan agar rekomendasi yang diberikan DPRD tidak terus berulang tanpa adanya perkembangan signifikan dari tahun ke tahun. Menurutnya, setiap permasalahan yang sama seharusnya menunjukkan progres penyelesaian.
“Permasalahan mungkin masih sama, seperti kemacetan dan banjir, tetapi setidaknya harus terlihat progres dalam struktur maupun konstruksi pertanggungjawaban kinerja yang dilakukan Pemkot Malang,” tuturnya.
Perempuan yang akrab disapa Mia tersebut juga berharap agar seluruh rekomendasi dari DPRD, baik pada LKPj tahun sebelumnya maupun periode yang berbeda, dapat ditindaklanjuti secara berkelanjutan. “Jangan sampai setiap pekerjaan dimulai kembali dari awal, karena hal tersebut akan membuang anggaran dan energi tanpa hasil yang optimal,” pungkasnya.(***)
