MediacyberID.com – Kabupaten Bekasi – Ketua DPD AKPERSI Jawa Barat, Ahmad Syarifudin CBJ CEJ, menilai penangkapan dan penetapan tersangka mantan pejabat di Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan dampak langsung terhadap proses operasional, tata kelola kemitraan, serta pencairan dana bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurut Ahmad Syarifudin, langkah penegakan hukum tersebut memicu evaluasi menyeluruh terhadap sistem kemitraan yang selama ini berjalan, termasuk proses verifikasi yayasan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemenuhan gizi di berbagai daerah.
“Peristiwa ini berdampak pada proses operasional dan tata kelola kemitraan SPPG. Pemerintah tentu akan melakukan evaluasi serta penguatan sistem pengawasan agar program berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran,” ujarnya, Kamis (4/6/2026).
Ia menjelaskan, dampak yang dirasakan oleh SPPG saat ini antara lain meningkatnya proses audit dan verifikasi ulang terhadap yayasan mitra yang terlibat dalam pelaksanaan program.
Selain itu, terdapat potensi penyesuaian operasional bagi sejumlah mitra yang sedang menjalani pemeriksaan administrasi dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
Ahmad Syarifudin juga menilai proses evaluasi tersebut berpotensi memengaruhi alur pencairan dana operasional karena adanya penguatan mekanisme verifikasi dan pengawasan yang dilakukan pemerintah.
Di sisi lain, perubahan kepemimpinan di lingkungan BGN dinilai akan membawa penyesuaian standar operasional yang harus segera diadaptasi oleh seluruh mitra pelaksana, termasuk SPPG, guna memastikan pelayanan pemenuhan gizi tetap berjalan efektif dan akuntabel.
“Yang terpenting saat ini adalah menjaga keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat. Evaluasi dan penguatan tata kelola harus menjadi momentum untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelaksanaan program pemenuhan gizi ke depan,” kata Ahmad Syarifudin.
Ia berharap seluruh pihak yang terlibat dalam program pemenuhan gizi dapat mendukung proses perbaikan sistem yang sedang dilakukan pemerintah, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal dan sesuai dengan tujuan program nasional. (Dede ewok)
