MediacyberID.com – JAKARTA – Gubernur Papua Matius D. Fakhiri meminta dukungan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mempercepat pembangunan sembilan ruas jalan strategis di Papua guna memperkuat konektivitas antarwilayah, menekan biaya logistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Permintaan tersebut disampaikan Gubernur dalam audiensi bersama Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo di Jakarta, Selasa,(7/7/2026).
Dalam pertemuan itu, Matius D. Fakhiri menegaskan pembangunan infrastruktur jalan merupakan kebutuhan mendesak bagi Papua karena menjadi kunci membuka keterisolasian wilayah, memperlancar distribusi hasil pertanian, perikanan, dan komoditas lokal, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Konektivitas darat sangat penting untuk membuka akses ekonomi masyarakat. Kami berharap dukungan pemerintah pusat agar pembangunan jalan strategis di Papua dapat dipercepat,” kata Fakhiri.
Ia mengapresiasi dukungan Kementerian Pekerjaan Umum yang selama ini telah membantu pembangunan infrastruktur di Papua, mulai dari jalan, jembatan, sistem penyediaan air bersih, irigasi hingga sarana dan prasarana perumahan.
Menurut dia, percepatan pembangunan infrastruktur sejalan dengan program prioritas nasional dalam memperkuat konektivitas sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.
Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua mengusulkan penanganan sembilan ruas jalan strategis yang dinilai memiliki peran penting menghubungkan pusat-pusat ekonomi dan kawasan produksi masyarakat, yakni:
* Ruas Sumberbaba–Dawai di Kabupaten Kepulauan Yapen;
* Ruas Botawa–Koweda–Barapasi di Kabupaten Waropen;
* Ruas Burmeso–Koweda–Barapasi di Kabupaten Mamberamo Raya;
* Ruas Waibron–Depapre di Kabupaten Jayapura;
* Ruas Warumbaim–Berap–Demta di Kabupaten Jayapura;
* Ruas Waena–Arso V di Kabupaten Keerom;
* Ruas Junction–Wardo di Kabupaten Biak Numfor;
* Ruas Kemiri–Depapre dua jalur di Kabupaten Jayapura; dan
* Ruas Jayapura–Sarmi dua jalur.
Fakhiri menjelaskan sebagian ruas tersebut merupakan jalan provinsi maupun jalan kabupaten yang memiliki fungsi strategis dalam membangun jaringan transportasi darat di wilayah utara Papua.
Pemerintah Provinsi Papua juga menargetkan terbentuknya koridor transportasi yang menghubungkan Jayapura, Biak, Serui, Waropen, Nabire, Sarmi hingga Mamberamo Raya sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi logistik dapat berlangsung lebih cepat dan efisien.
Menurutnya, tersambungnya jaringan jalan akan menurunkan biaya angkut hasil pertanian, perkebunan, perikanan, serta berdampak pada penurunan harga kebutuhan pokok, terutama di wilayah pegunungan yang selama ini menghadapi tingginya biaya distribusi.
Ia mengakui pembangunan jalan menuju wilayah pegunungan masih menghadapi tantangan, terutama faktor keamanan. Karena itu, pemerintah daerah mendorong percepatan pembangunan koridor utara sebagai alternatif yang lebih memungkinkan untuk segera direalisasikan.
Selain memperkuat transportasi darat, pembangunan jalan tersebut diharapkan terintegrasi dengan jaringan transportasi laut sehingga konektivitas antarwilayah di Tanah Papua semakin efektif.
Fakhiri mengatakan Menteri Pekerjaan Umum menyambut positif usulan tersebut dan membuka peluang tindak lanjut melalui balai-balai pelaksana di lingkungan Kementerian PU guna mempercepat pembangunan jalan dan jembatan yang menjadi titik penghambat konektivitas.
Pemerintah Provinsi Papua berharap dukungan pemerintah pusat dapat segera direalisasikan mengingat keterbatasan kemampuan fiskal daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur berskala besar. Dengan kolaborasi tersebut, pembangunan konektivitas diharapkan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di Papua.(Sem)
