MediacyberID.com – Jakarta – Gubernur Papua Matius D. Fakhiri mengusulkan pengalihan sebagian aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Provinsi Papua ke lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai upaya mengoptimalkan sumber daya aparatur sekaligus memperkuat pelayanan keimigrasian di Papua.
Usulan tersebut disampaikan Fakhiri saat bertemu Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto di Jakarta, Kamis, (9/7/2026).
“Salah satu yang kami sampaikan adalah tingginya jumlah pegawai di Provinsi Papua. Kami mendorong agar ASN kita bisa digeser menjadi ASN Kementerian Imigrasi,” kata Fakhiri.
Selain pengalihan ASN, Pemerintah Provinsi Papua mengusulkan penguatan sinergi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan perdagangan lintas batas, khususnya dengan Papua Nugini (PNG) dan kawasan Pasifik.
Menurut Fakhiri, Papua memiliki potensi ekonomi yang besar apabila produk-produk lokal tidak hanya dipasarkan di dalam daerah, tetapi juga mampu menembus pasar internasional. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan penguatan peran Direktorat Jenderal Imigrasi, terutama melalui optimalisasi pos lintas batas negara guna memperlancar arus barang dan mobilitas masyarakat.
“Kalau kita jual di Provinsi Papua saja, itu sudah bisa meningkatkan PAD. Lebih bagus lagi kalau kita bisa mengembangkan sampai ke kawasan Pasifik, termasuk PNG,” ujarnya.
Fakhiri mengatakan Menteri Agus Andrianto menyambut baik berbagai usulan yang disampaikan Pemerintah Provinsi Papua dan menyatakan kesiapan kementeriannya mendukung program-program strategis di wilayah tersebut.
Dalam pertemuan itu, kedua pihak juga membahas pemanfaatan warga binaan pemasyarakatan untuk mendukung program pertanian dan perkebunan yang sedang dikembangkan Pemerintah Provinsi Papua, termasuk melalui program brigade pangan.
Menurut Fakhiri, pelibatan warga binaan dalam kegiatan produktif akan memberikan manfaat ganda, yakni mendukung ketahanan pangan sekaligus membekali mereka dengan keterampilan sebelum kembali ke masyarakat.
“Daripada hanya menunggu masa bebas, mereka bisa dilibatkan dalam kegiatan produktif seperti brigade pangan. Ini menjadi bekal keterampilan ketika mereka kembali ke masyarakat,” katanya.
Pada kesempatan itu, Fakhiri juga mengapresiasi dukungan Menteri Agus terhadap peningkatan peran putra-putri asli Papua di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, termasuk membuka peluang bagi mereka untuk menduduki jabatan strategis, seperti Kepala Kantor Wilayah, pada masa mendatang.
Menurut dia, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen memperkuat representasi Orang Asli Papua dalam birokrasi nasional sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Papua.
Jika berita ini akan dikirim ke ANTARA atau media nasional, saya juga dapat menyesuaikannya lebih ketat dengan gaya redaksi ANTARA, termasuk menghilangkan unsur yang belum terverifikasi seperti pernyataan bahwa menteri “menyambut positif” apabila belum disertai kutipan langsung dari Menteri Agus Andrianto.(Sem)
