MediacyberID.com – Bekasi — Merah Putih kembali berkibar, Indonesia memasuki usia kemerdekaan ke-81. Namun di tengah gegap gempita perayaan, muncul pertanyaan mendasar: benarkah kita sudah merdeka jika kritik masih dianggap ancaman, pertanyaan dianggap penghinaan, dan kerja jurnalistik yang mengungkap fakta justru dipandang sebagai perlawanan terhadap kekuasaan?
Pertanyaan tersebut menjadi refleksi mendalam dari DiORi PARULiAN AMBARiTA (AMBAR), Pimpinan Redaksi ambaritanews.com, wartawan investigasi sekaligus aktivis pers, yang disampaikan bertepatan dengan Hari Pemuda Internasional ke-26 pada 12 Agustus 2026 dan momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Bagi AMBAR, kemerdekaan tidak boleh berhenti pada upacara, pengibaran bendera, pidato seremonial, atau slogan nasionalisme. Kemerdekaan harus dibuktikan melalui keberanian menjaga kebenaran, membela kepentingan rakyat, mengawasi kekuasaan, dan memastikan setiap warga negara memiliki ruang untuk menyampaikan kritik tanpa dihantui intimidasi.
“Kalau kemerdekaan hanya dimaknai sebagai bebas dari penjajahan, tetapi rakyat takut bertanya dan jurnalis takut mengungkap fakta, maka kita harus berani bertanya: kemerdekaan itu sebenarnya untuk siapa?” tegas AMBAR.
Refleksi AMBAR menguatkan pernyataan Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Nany Afrida, dalam sambutan HUT ke-32 AJI di Hall Dewan Pers, Jakarta, Jumat (7/8/2026). Nany secara terbuka merespons berbagai label yang dialamatkan kepada jurnalis — termasuk “Londoireng”, “tidak punya otak”, hingga “kawanan sirkus”.
“Kalau Londoireng dimaksudkan untuk mengatakan jurnalis adalah pengkhianat karena tidak mengikuti keinginan penguasa, maka saya akan mengatakan, ya, kita Londoireng,” ujar Nany.
Menurut AMBAR, pernyataan itu merupakan tamparan keras terhadap cara pandang yang menempatkan pers kritis sebagai musuh kekuasaan.
“Jurnalis bukan pegawai kekuasaan. Jurnalis bekerja untuk publik. Ketika fakta bertentangan dengan kepentingan penguasa, tugas jurnalis bukan mengubah fakta agar menyenangkan kekuasaan. Tugas jurnalis adalah menyampaikan fakta,” kata AMBAR.
Ia menegaskan, loyalitas utama seorang jurnalis bukan kepada pejabat, partai politik, pemilik kepentingan, maupun kelompok tertentu — melainkan kepada kebenaran, kode etik jurnalistik, dan kepentingan publik.
AMBAR menilai demokrasi akan kehilangan maknanya apabila setiap kritik dibalas dengan stigma: kritik disebut makar, pertanyaan dianggap penghinaan, investigasi dicap provokasi, berita yang mengungkap kelemahan pemerintah dianggap serangan.
“Ini logika yang berbahaya. Negara demokrasi justru membutuhkan pers yang berani bertanya ketika kekuasaan merasa tidak perlu menjawab,” tegasnya.
Pernyataan Nany menegaskan posisi tersebut: “Jurnalis bukan musuh negara. Jurnalis bukan makar. Kritik bukanlah hal yang berat. Pertanyaan bukanlah penghinaan. Investigasi bukanlah provokasi.”
Bagi AMBAR, kalimat itu bukan sekadar pidato HUT organisasi profesi, melainkan peringatan keras: kebebasan pers tidak boleh dikorbankan atas nama stabilitas, kenyamanan kekuasaan, atau kepentingan politik tertentu.
“Pemerintah tidak perlu takut kepada jurnalis. Yang seharusnya ditakuti adalah ketika kekuasaan tidak lagi memiliki mekanisme koreksi.
Nany juga menanggapi tudingan bahwa jurnalis tidak memiliki otak. Justru di tengah tekanan, ancaman, kekerasan, dan ketidakpastian ekonomi, para jurnalis masih membuka laptop, memeriksa dokumen, melakukan verifikasi, mengejar narasumber, dan menulis berita.
“Kalau memilih profesi ini dianggap tidak punya otak, biarlah kami tidak punya otak. Tapi kami punya nurani, kami punya integritas, dan yang paling penting kita punya keberanian,” ujar Nany.
AMBAR menyebut hal itu sebagai gambaran nyata tentang harga yang harus dibayar ketika memilih berdiri di jalur independensi.
“Jurnalisme bukan pekerjaan untuk mencari tepuk tangan. Jurnalisme adalah pekerjaan yang terkadang membuat kita dimusuhi karena mengungkap sesuatu yang ingin disembunyikan.”
Ia menekankan: berani bukan berarti sembrono; kritis bukan berarti menghina; investigatif bukan berarti menuduh tanpa bukti. Semakin tajam sebuah berita, semakin kuat pula data dan verifikasinya.
Terkait istilah “kawanan sirkus”, Nany menegaskan:
“Kami berkumpul ketika seorang jurnalis diserang. Kami berkumpul ketika media diintimidasi. Kami berkumpul ketika seorang jurnalis menghadapi kriminalisasi.”
“Kalau membela jurnalis yang mengalami kekerasan disebut kawanan, maka biarlah kita menjadi kawanan yang berdiri ketika satu orang jatuh. Jangan pernah membiarkan seorang jurnalis menghadapi kekuasaan seorang diri.”
Memasuki usia ke-81, Indonesia tidak boleh terjebak dalam romantisme sejarah. Nany mengingatkan: demokrasi dan kebebasan pers tidak pernah benar-benar selesai diperjuangkan.
“Kita mungkin pernah berpikir bahwa setelah reformasi, kebebasan pers akan menjadi sesuatu yang permanen. Ternyata tidak.”
AMBAR menyebut kalimat itu sebagai alarm bagi seluruh elemen bangsa:
“Demokrasi bukan benda mati. Kalau tidak dijaga, bisa mundur. Kebebasan pers juga bukan sesuatu yang otomatis aman hanya karena kita hidup di negara demokrasi.”
Sejarah membuktikan: kekuasaan selalu membutuhkan kontrol — dan salah satu kontrol terpenting adalah pers.
Momentum Hari Pemuda Internasional ke-26 menjadi pengingat bagi AMBAR agar generasi muda tidak sekadar menjadi konsumen informasi di media sosial.
“Pemuda jangan hanya menjadi penonton. Jangan hanya sibuk menjadi viral. Pemuda harus berani membaca, memeriksa fakta, bertanya, mengkritisi, dan ikut menentukan arah bangsa.”
Generasi muda yang kehilangan keberanian berpikir kritis akan mudah dikendalikan propaganda, disinformasi, dan kepentingan politik.
“Jangan serahkan masa depan Indonesia kepada mereka yang hanya pandai membuat slogan. Masa depan Indonesia membutuhkan generasi yang mampu berpikir, bekerja, dan berani mengatakan benar ketika memang benar serta salah ketika memang salah”
AMBAR menegaskan: mencintai Indonesia bukan berarti membenarkan semua tindakan pemerintah. Kritik yang konstruktif justru bentuk kepedulian terhadap bangsa.
“Mencintai Indonesia bukan berarti memuji pemerintah setiap hari. Kadang-kadang, bentuk cinta kepada negara adalah berani mengatakan bahwa ada yang salah dan harus diperbaiki.”
Pemerintah yang kuat bukan yang hanya mendengar pujian — melainkan yang mampu mendengar kritik, menjawab pertanyaan, membuka data, memperbaiki kesalahan, dan bertanggung jawab kepada rakyat.
“Kebebasan pers bukan hadiah untuk jurnalis. Kebebasan pers adalah hak publik. Jurnalis hanya menjalankan mandat tersebut,” tegas Nany.
AMBAR menambahkan: ketika pers mengungkap dugaan penyimpangan, yang diperjuangkan bukan ego wartawan — melainkan hak masyarakat untuk tahu.
“Berita yang tidak menyenangkan pemerintah bukan berarti berita itu salah. Yang harus diperiksa adalah faktanya. Kalau salah, bantah dengan data. Kalau benar, perbaiki persoalannya.”
“Jangan biarkan kemerdekaan hanya menjadi upacara tahunan. Jangan biarkan Merah Putih hanya berkibar di tiang, tetapi keberanian justru diturunkan di jalan kehidupan.”
Perjuangan generasi kini berbeda dengan masa lalu: dahulu mengangkat senjata melawan penjajah, kini berjuang dengan ilmu, integritas, keberanian, kerja nyata, penegakan hukum, kontrol sosial, dan menjaga kebenaran.
“Para pahlawan telah menyerahkan kemerdekaan kepada kita. Pertanyaannya sekarang, apa yang akan kita serahkan kepada generasi berikutnya? Demokrasi yang semakin kuat atau kebebasan yang semakin sempit?”
Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Selamat Hari Pemuda Internasional ke-26.
“Jangan takut menjadi kritis. Jangan takut bertanya. Jangan takut mengungkap fakta. Karena negara yang demokratis bukan negara tanpa kritik, melainkan negara yang mampu hidup bersama kritik.”
Selama masih ada keberanian untuk bertanya, menulis, dan mempertahankan kebenaran — semangat kemerdekaan Indonesia belum padam. Pers adalah perisai terakhir demokrasi.
Sumber: Refleksi DiORi Parulian Ambarita (Ambar)
