MedicyberID.com – ROKAN HILIR – Pembangunan jalan dengan konstruksi beton kaku atau rigid pavement di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, menjadi perbincangan di ruang publik. Sejumlah warga melalui media sosial mempertanyakan konstruksi jalan tersebut karena tidak menggunakan wiremesh atau tulangan baja berbentuk jaring.
Menanggapi sorotan tersebut, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pekerjaan peningkatan Jalan Jenderal Sudirman, Ferry Kurniawan, menjelaskan bahwa perkerasan beton semen tidak selalu harus menggunakan wiremesh.
Menurut Ferry, desain perkerasan yang digunakan dalam pekerjaan tersebut mengacu pada ketentuan Manual Desain Perkerasan (MDP) Jalan Bina Marga. Dalam ketentuan itu, perkerasan beton semen bersambung dapat dirancang tanpa tulangan maupun dengan tulangan, bergantung pada jenis konstruksi dan desain teknis yang digunakan.
“Untuk rigid di Kubu, desain perkerasan yang kami buat memang tidak menggunakan wiremesh. Ini diperbolehkan sesuai dengan Manual Desain Perkerasan (MDP) Jalan Bina Marga. Perkerasan beton semen bersambung bisa tanpa tulangan dan bisa dengan tulangan,” ujar Ferry.
Ia juga menyebutkan bahwa proyek Kementerian melalui program Infrastruktur Jalan Daerah (IJD) pada ruas Bangko Pusako–Kubu yang akan segera dimulai menggunakan konstruksi beton rigid tanpa wiremesh.
Sementara itu, pekerjaan peningkatan Jalan Jenderal Sudirman di Kecamatan Kubu Babussalam bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hilir dengan nilai anggaran Rp19,3 miliar. Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh PT Teka Group Jaya.
Perdebatan mengenai penggunaan wiremesh dalam pembangunan jalan beton ini menjadi perhatian masyarakat, terutama terkait kualitas dan ketahanan jalan yang dibangun menggunakan anggaran publik.
Secara teknis, penggunaan atau tidak digunakannya wiremesh bukan satu-satunya indikator untuk menentukan kualitas konstruksi beton rigid. Kesesuaian desain dengan kondisi tanah dasar, ketebalan pelat beton, mutu beton, sistem sambungan, pelaksanaan pengecoran, serta pengendalian mutu juga menjadi faktor penting dalam menentukan kinerja dan umur layanan jalan.
Karena itu, kepastian bahwa konstruksi telah memenuhi persyaratan teknis perlu didukung dokumen perencanaan, spesifikasi teknis, serta hasil pengawasan dan pengujian mutu pekerjaan.
Dengan demikian, penjelasan PPTK menjadi bagian dari klarifikasi atas pertanyaan yang berkembang di masyarakat. Publik juga berhak memperoleh informasi mengenai spesifikasi teknis dan pelaksanaan proyek agar pembangunan jalan yang dibiayai APBD tersebut dapat berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.(***)
