MediacyberID.com – CIKARANG TIMUR – Suasana penuh kekeluargaan namun sarat dengan diskusi mendalam mewarnai kegiatan reses masa persidangan kedua tahun 2026 yang digelar oleh Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi Golkar, Rudy Rafly, SE., MM. Bertempat di Jalan Raya Citarik Lama Nomor 18, Desa Jatireja, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, pada hari Rabu, 28/04/2026. Acara ini menjadi wadah silaturahmi dan penyerapan aspirasi bagi masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) VII.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Freddy dari unsur Humas DPRD Kabupaten Bekasi, Aziz selaku perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Abdurrahman perwakilan dari Dinas UMKM dan Koperasi serta tokoh masyarakat dan ratusan warga yang hadir dengan antusias tinggi untuk menyampaikan berbagai usulan dan keluhan.
Dalam sambutannya, Rudy Rafly menegaskan bahwa kehadirannya di tengah masyarakat bukan sekadar formalitas belaka, melainkan wujud nyata dari tanggung jawab konstitusional sebagai wakil rakyat.
“Ini bukan hanya kegiatan seremonial. Kami hadir untuk melaksanakan tugas sebagai anggota DPRD, yakni menyerap aspirasi masyarakat, baik secara tertulis maupun disampaikan langsung. Keduanya sangat penting,” ujar Rudy dengan tegas.
Ia menambahkan, setiap masukan yang diterima akan menjadi modal berharga yang dibawa ke forum legislatif. “Dari sinilah kami mendapatkan modal untuk dibawa ke rapat-rapat DPRD, sebagai dasar dalam merancang program pembangunan di Kabupaten Bekasi,” tambahnya.
Sebagai anggota Komisi III yang membidangi infrastruktur, Rudy memaparkan data anggaran yang cukup besar. Menurutnya, total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi tahun 2025 mencapai sekitar Rp7,7 triliun. Untuk tahun 2026, fokus anggaran diarahkan pada pelayanan dasar masyarakat.
“Untuk sektor pembangunan, kami menganggarkan sekitar Rp1,1 triliun di tahun 2026. Fokusnya pada perbaikan jalan, normalisasi saluran air, serta pembangunan infrastruktur lainnya yang langsung dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Abdurrahman yang mewakili Dinas UMKM dan Koperasi juga turut memberikan paparan mengenai program strategis daerah. Ia menyoroti keberadaan Koperasi Merah Putih yang kini dikembangkan di Kabupaten Bekasi sebagai wadah pemberdayaan ekonomi rakyat.
“Kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan keberadaan Koperasi Merah Putih ini. Koperasi hadir untuk membantu permodalan dan pengembangan usaha bagi warga, khususnya pelaku UMKM, agar ekonomi di tingkat desa bisa terus tumbuh dan berkelanjutan,” ungkap Abdurrahman.
Suasana beralih ke sesi diskusi yang hangat namun sarat akan keprihatinan saat berbagai persoalan riil diangkat ke meja pembicaraan. Topik mulai dari kewenangan instansi hingga kondisi fisik wilayah menjadi sorotan utama.
Di sisi lain, kondisi wilayah utara menjadi sorotan tajam. Masih banyak titik jalan yang minim penerangan, yang berdampak langsung pada meningkatnya kasus pencurian dan tindak kriminal lainnya. Selain itu, persoalan Kali Malang yang menjadi perhatian seluruh warga Kabupaten Bekasi juga dibahas panjang lebar.
“Jadi memang saya sependapat harus diluruskan dan diatur oleh aturan yang jelas. Dan kalau bisa kita menolak, tapi memang sampai saat ini belum masuk Prolegnas dan katanya juga belum ditindaklanjuti,” ujar salah satu peserta, merespons masukan dari Fraksi PKS terkait kondisi penerangan di Bekasi Utara.
Menanggapi hal tersebut, Rudy Rafly menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti semua aspirasi tersebut. Data lokasi yang konkret diminta agar bisa dijadikan bahan kuat dalam rapat-rapat selanjutnya bersama dinas teknis, termasuk Satpol PP.
“Nanti kami minta juga ada data tertulisnya lokasi secara konkret. Tadi betul-betul menjadi catatan dan bekal kami untuk nanti melaksanakan rapat, terutama dengan dinas terkait,” tegasnya.
Meskipun isu infrastruktur seperti jalan dan lampu merupakan ranah Komisi III yang membidangi Bina Marga, Perhubungan, dan Lingkungan Hidup, namun Fraksi Golkar memastikan akan menyuarakan hal tersebut lintas komisi.
“Walaupun lintas komisi, tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk ini kita suarakan karena di Fraksi Golkar ada satu kursi di Komisi I. Termasuk juga kita di Dewan di satu suara, kita akan menyampaikan ke komisi terkait agar ini bisa tersuarakan dan ditingkatkan pelayanannya,” tambahnya.
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa seluruh catatan ini akan didorong masuk dalam perencanaan anggaran. “Bisa kita masukkan ke dalam percepatan perubahan anggaran atau apa pun caranya,” tegasnya.
Hal ini ditanggapi positif oleh perwakilan Komisi I yang menyatakan siap berkoordinasi penuh. “Nanti kami dari Komisi 1 akan berkoordinasi dengan Komisi 3 terkait hal ini. Karena memang kewenangan untuk lampu jalan dan perbaikan jalan ada di Komisi 3. Namun, karena ini merupakan aspirasi dari masyarakat, maka kami wajib menampung dan menyampaikannya,” ujarnya.
Merespons penjelasan tersebut, warga yang hadir memohon agar perbaikan tidak hanya sebatas pencatatan, tetapi segera direalisasikan demi keamanan bersama.
“Masalah lampu ini, Pak, kalau bisa jangan cuma didata, tapi segera direalisasikan. Karena di sana itu kalau malam gelap sekali, rawan sekali tindakan kriminal. Kami sebagai warga merasa tidak nyaman kalau harus lewat jalan itu malam-malam,” ungkap salah satu warga dengan nada mendesak.
Keresahan serupa juga disampaikan terkait kondisi jembatan yang memprihatinkan. “Terkait dengan jembatan ini, memang kalau di jembatan itu gelap. Dan banyak besi-besi yang memang sudah pada hilang. Dan juga lampu-lampu penerangan juga pada mati. Nah, itu memang sangat rawan sekali kalau di situ kalau malam. Takut ada begal atau segala macam,” keluhnya.
Selain masalah fisik, warga juga meminta pengawasan terhadap LPK diperketat agar tidak ada lagi korban penipuan, serta harapan agar ada kantor cabang pelayanan di wilayah tersebut agar masyarakat tidak perlu jauh-jauh mengurus administrasi. Suasana dialog ini ditutup dengan harapan agar seluruh aspirasi dapat segera ditindaklanjuti menjadi kebijakan nyata.
“Kalau kami tidak bisa bertindak tegas, kami hanya sifatnya pembinaan. Kalau memang itu LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) yang berada di bawah naungan kami, kami bisa bertindak, bisa kita periksa izinnya, bisa kita cabut izinnya kalau terbukti melanggar. Namun, pengawasan di lapangan sering kali sulit dilakukan. Ibarat sapi nggak ada giginya lah kita di situ,” ungkap perwakilan dinas dengan jujur, menggambarkan keterbatasan wewenang dalam penindakan langsung.(Opi)
