MediacyberID.com – KABUPATEN BEKASI – Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi terus memperjuangkan pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA Negeri) baru. Langkah ini diambil untuk menjawab tingginya kebutuhan akses pendidikan seiring lonjakan jumlah penduduk di sejumlah wilayah.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, H. Agung Suganda, S.Pd., M.M., saat memimpin audiensi antara perwakilan warga Desa Mekar Mukti, Kecamatan Cikarang Utara, dengan pihak SMAN 2 Cikarang Utara dan SMAN 1 Cikarang Pusat, di ruang rapat komisi, Kamis (2/7).
Berdasarkan data, jumlah penduduk Kabupaten Bekasi saat ini mencapai sekitar 3,4 juta jiwa. Pertumbuhan ini dipicu tidak hanya oleh angka kelahiran, melainkan juga arus urbanisasi yang tinggi karena wilayah ini merupakan salah satu pusat industri nasional.
“Konsekuensinya, jumlah lulusan SMP terus naik setiap tahun, sementara daya tampung SMA Negeri yang ada masih terbatas dan belum sebanding dengan kebutuhan,” ujar Agung.
Meski kewenangan pembangunan dan pengelolaan SMA berada di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pihaknya menegaskan tak akan berhenti mengawal aspirasi masyarakat. Berkat serangkaian koordinasi yang intens, tahun ini berhasil disetujui pembangunan dua SMA Negeri baru di Kabupaten Bekasi. Komisi IV juga telah mendorong penambahan sekolah serupa pada tahun 2027, dengan prioritas wilayah yang paling padat penduduk.
Sementara itu, Anggota Komisi IV dari Fraksi Partai Demokrat, Haryanto, menekankan pembangunan harus didasari kajian komprehensif, mencakup jumlah penduduk usia sekolah, pemetaan kebutuhan wilayah, hingga ketersediaan lahan.
“Kami mendorong pemerintah daerah dan desa segera mengidentifikasi lahan Fasos/Fasum yang layak digunakan. Persiapan lahan sejak dini akan mempercepat proses realisasi dan menghindari kendala di lapangan,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi partisipasi aktif warga dalam menyampaikan aspirasi. Menurutnya, pendidikan adalah investasi jangka panjang, sehingga sinergi antara DPRD, Pemprov Jawa Barat, Pemkab Bekasi, pemerintah desa, dan masyarakat mutlak diperlukan agar setiap anak mendapatkan hak pendidikan yang setara.(Dede Ewok)
