MediacyberID.com – KABUPATEN BEKASI – Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Bekasi kembali menjadi sorotan tajam. Ketua Koordinator Wilayah Forum Wartawan Jaya Indonesia (FWJI) Kabupaten Bekasi, Mariam, menyoroti manajemen dan kontribusi perusahaan daerah, khususnya di sektor pelayanan air bersih yang dikelola oleh Perumda Tirta Bhagasasi.
Menurut Mariam, BUMD memiliki peran strategis yang sangat besar, tidak hanya sebagai penyedia layanan publik, tetapi juga sebagai mesin penggerak utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara transparan, profesional, dan akuntabel.
“Saya menyoroti ini karena modal yang dipakai berasal dari pemerintah daerah, dari uang rakyat. Tapi kenapa realisasi pendapatannya tidak sesuai target dan kontribusinya ke PAD belum maksimal? Saya sudah bertemu langsung dengan Kabag Ekonomi, makanya saya berani bicara fakta,” ujar Mariam dengan tegas.
Sementara itu, Kepala Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Bekasi, Asep Sutandi, saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Ia menjelaskan bahwa saat ini terdapat tiga sektor utama BUMD yang dikelola, yaitu sektor gas, perbankan, dan air bersih.
“Ada tiga BUMD, yaitu sektor gas, perbankan, dan air. Ketiganya menggunakan modal dari pemerintah daerah sebagai pemegang saham,” jelas Asep Sutandi.
Khusus untuk sektor air, pengelolaan sepenuhnya dipegang oleh Perumda Tirta Bhagasasi. Menurut data yang disampaikan, total modal yang telah ditanamkan sejak perusahaan berdiri hingga saat ini mencapai angka fantastis, kurang lebih Rp76 miliar.
Dengan nilai modal sebesar itu, ditambah status Kabupaten Bekasi sebagai salah satu kawasan industri terbesar di Asia Tenggara, seharusnya pendapatan perusahaan dan kontribusinya ke daerah bisa jauh lebih besar.
Berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) dan Peraturan Daerah, Perumda Tirta Bhagasasi memang ditetapkan sebagai penyedia utama air bersih. Seluruh perusahaan industri, bisnis, hingga pemukiman wajib menggunakan layanan dan mematuhi standar yang berlaku.
Dalam pembicaraan mendalam, Asep Sutandi membeberkan persoalan klasik yang membuat kinerja Perumda belum “nendang”. Ia menilai kecepatan Direksi dalam menjemput bola atau sonding ke perusahaan-perusahaan masih terlalu lambat.
“Saya sudah menyuruh Dirut agar cepat menyambungkan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan. Jawabannya selalu ‘ia dan siap’, tapi realisasinya berjalan lambat. Sampai saat ini baru sedikit yang benar-benar membuat kesepakatan, untuk titik pengembangan baru pun tahun ini belum ada MOU yang ditandatangani,” keluhnya.
Namun masalah terbesar yang menjadi beban berat adalah tingginya angka NRW (Non Revenue Water) atau air yang hilang/terbuang sebelum sampai ke pelanggan.
Asep Sutandi memberikan analogi yang sangat mudah dipahami:
“NRW itu ibarat timbangan emas. Kalau air yang kita beli atau produksi itu 100, tapi yang sampai ke pelanggan dan terjual hanya 60, berarti 40nya hilang sia-sia. Kita bayar biaya produksi 100, tapi yang bisa menghasilkan uang cuma 60. Otomatis pendapatannya tidak akan pernah maksimal.”
“NRW ini harus diturunkan! Kalau air yang hilang itu bisa ditekan sedikit saja, otomatis volume air yang terjual naik, dan uang yang masuk ke kas daerah akan bertambah. Kenapa harus didiamkan sementara PAD butuh pemasukan?” tegasnya.
Sorotan keras dari FWJI ini menjadi pertanyaan besar bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi. Dengan modal miliaran rupiah dan potensi pasar industri yang luar biasa luas, sangat disayangkan jika hasil yang didapatkan masih jauh dari ekspektasi.
Hingga saat ini, langkah konkret dan terobosan signifikan untuk membenahi manajemen internal dan mempercepat ekspansi layanan masih dinanti masyarakat. Pertanyaannya kini, berapa lama lagi masalah ini akan dibiarkan berlarut-larut sementara potensi pendapatan daerah justru menguap begitu saja?.(Ade Irawan)
