MediacyberID.com – Bagansiapiapi, Rohil – Stabilitas politik di lingkaran Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir kembali diuji. Polemik kali ini mencuat setelah pelantikan pejabat eselon III dan IV digelar tanpa keterlibatan Wakil Bupati Rokan Hilir, Jhony Carles. Peristiwa tersebut memantik tanda tanya publik sekaligus mempertegas dugaan adanya keretakan komunikasi di pucuk kepemimpinan daerah.
Selasa, (21/4)
Sorotan publik tak lepas dari fakta bahwa saat agenda pelantikan berlangsung, Bupati Rokan Hilir dikabarkan tidak berada di tempat.
Dalam praktik pemerintahan, ketika kepala daerah berhalangan, wakil kepala daerah secara politik dan administratif dipandang sebagai figur representatif untuk menjalankan fungsi-fungsi strategis, termasuk agenda pelantikan pejabat apabila didelegasikan sesuai ketentuan.
Namun dalam momentum tersebut, tongkat komando justru berada di tangan Sekretaris Daerah. Langkah ini memunculkan tafsir politik yang luas: apakah sekadar persoalan teknis birokrasi, atau justru cerminan renggangnya relasi kekuasaan antara bupati dan wakil bupati.
Perdebatan kemudian menjalar ke ruang publik setelah akun Facebook Raka Rey mengunggah tangkapan layar undangan yang disebut dikirim kepada Joko, orang dekat Wakil Bupati. Dalam unggahan itu, ia menulis:
“Biarkan masyarakat yg menilai,biar jangan terus digoreng2 tidak diundang setiap acara. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang dapat menimbulkan kegaduhan.”
Pernyataan itu segera dijawab langsung oleh Wakil Bupati Jhony Carles. Ia menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak menerima pemberitahuan resmi terkait agenda pelantikan tersebut.
“Saya barusan nelp romy protokoler, tidak ada disampaikan ke saya. Datang ke sini biar jelas. Liat di hp saya, joko staf dan walpri.”
Tak berhenti di situ, Jhony juga menyinggung posisi Sekretaris Daerah yang menurutnya mengetahui persoalan tersebut.
“Raka Rey sekda saya minta menjelaskan ke dirimu yg banyak sok tahu. Sekda pun mengakui tidak ada pemberitahuan ke saya secara jabatan perihal pelantikan.” ujar Jhony Carles.
Jhony kemudian membeberkan bahwa sehari sebelum pelantikan, dirinya menghadiri jamuan makan siang di rumah Kepala Dinas Kesehatan bersama sejumlah pejabat inti daerah, termasuk Sekda, BKPSDM, Asisten III, Kepala BPKAD dan pejabat lainnya. Namun, kata dia, tidak ada satu pun pembicaraan mengenai rencana pelantikan.
“Semalam jam 13 siang dirumah kadiskes diundang makan siang. Diaitu ada Sekda, ada BKPSDM, ada asisten 3, ada kepala BPKAD ada kadis lainnya. Tidak ada satu katapun membahas perihal pelantikan atau akan ada pelantikan.”
Pernyataan itu menjadi sinyal bahwa persoalan ini tidak lagi semata menyangkut prosedur, tetapi juga menyentuh dimensi komunikasi politik di internal pemerintahan.
Jhony menilai sulit diterima jika pejabat-pejabat strategis tidak mengetahui agenda tersebut.
“Tidak mungkin sekda tidak tahu karna yg selalu dekat bupati, tidak mungkin BKPSDM tidak tahu karna gawenya, tidak mungkin kepala BPKAD karna aulanya dipakai untuk pelantikan.”
Ia menegaskan, dirinya berada di Bagansiapiapi dan siap menjalankan tugas apabila diminta mewakili kepala daerah.
“Minimal beritahu pak wakil yg jelas2 ada di bagansiapi2 sampai hari ini untuk disampaikan pak bupati tidak di tempat jadi kami beritahu ke pak wakil untuk berkenan melantik exelon 3 dan 4.”
Menurut Jhony, informasi mengenai pelantikan justru diperoleh stafnya dari seseorang bernama Eko, yang menyebut pelantikan akan dilaksanakan dan dipimpin Sekda. Setelah itu, ia meminta dilakukan pengecekan terhadap pesan WhatsApp, namun tidak ditemukan undangan resmi.
“Eko menelp joko staf saya bahwa besok ada pelantikan dan yg melantik sekda. Ini bahasa eko ke staff saya. Mendengar ini saya monta check wa ada tidak undangan atau pemberitahuan resmi untuk privadi saya sebagai wakil perihal pelantikan. Nyatanya di wa saya, staf dan walpri tidak ada.”
Menutup penjelasannya, Jhony menegaskan pentingnya membedakan informasi informal dengan komunikasi resmi pemerintahan.
“Bedakan tentatif dan pemberitahuan dan undangan, ini yg raka perlu belajar lagi.”
Isyarat Perang Dingin Politik
Di tengah masyarakat, polemik ini ditafsirkan lebih dari sekadar miskomunikasi birokrasi. Tidak dilibatkannya Wakil Bupati dalam agenda strategis dinilai sebagai indikasi adanya perang dingin politik antara dua figur utama yang memimpin Rokan Hilir.
Sebagian publik juga menilai terdapat upaya sistematis membatasi ruang gerak Wakil Bupati dalam panggung pemerintahan, terutama menjelang dinamika politik mendatang. Sebab dalam tradisi politik lokal, pelibatan dalam agenda pelantikan bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut legitimasi, pengaruh, dan pesan kekuasaan kepada birokrasi.
Jika situasi ini terus berlanjut tanpa klarifikasi terbuka, maka yang dipertaruhkan bukan hanya hubungan personal elite daerah, melainkan soliditas pemerintahan dan kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Kabupaten Rokan Hilir.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak Bupati Rokan Hilir maupun Sekretaris Daerah terkait polemik tersebut.(***).
