MediacyberID.com – BAGANSIAPIAPI – Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menggelar rapat koordinasi penyelarasan program dan kegiatan antara pusat dan daerah Tahun Anggaran 2026. Pertemuan berlangsung di Aula Ruang Rapat Sekretaris Daerah Lantai 3 Kantor Bupati, Komplek Perkantoran Batu Enam, Senin (20/4).
Rapat dipimpin langsung Sekretaris Daerah Fauzi Efrizal, didampingi Plt. Kepala BPKAD Sarman Syahroni, serta dihadiri para asisten, kepala Organisasi Perangkat Daerah, dan jajaran penyusun program Pemkab Rohil. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari evaluasi yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri melalui rapat daring sebelumnya, di mana Rokan Hilir menjadi salah satu daerah yang mendapat atensi khusus.
Dalam arahannya, Sekda Fauzi Efrizal menyoroti dua catatan utama: rasio belanja pegawai dan rendahnya realisasi belanja modal.
“Sesuai amanat undang-undang, porsi belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD. Namun kondisi kita saat ini mencapai hampir 49 persen. Terkait hal ini, kami akan menyusun jawaban dan penjelasan teknis kepada pemerintah pusat sekaligus mencari solusi untuk menurunkan angka tersebut,” tegasnya.
Masalah mendesak lainnya adalah rendahnya progres belanja modal yang hingga akhir Maret 2026 baru mencapai 4,9 persen. Sekda mendesak seluruh kepala OPD segera menayangkan kegiatan lelang maupun non-lelang melalui aplikasi SIRUP LPSE.
“Kami instruksikan tahapan pelaksanaan APBD 2026 segera diproses. Selain itu, catatan penting lain dari Kemendagri adalah penanganan stunting. Penganggaran harus langsung menyentuh program inti, bukan lagi sekadar pendukung, dan harus direncanakan tepat oleh OPD terkait,” imbuhnya.
Senada dengan itu, Plt. Kepala BPKAD Sarman Syahroni menyatakan akan menyusun rencana aksi nyata dalam waktu satu minggu ke depan, berfokus pada optimalisasi pendapatan dan percepatan pengadaan barang dan jasa.
“Kami akan berkoordinasi khusus dengan OPD yang memiliki belanja modal besar seperti Dinas PUTR dan Perkim, agar realisasi segera meningkat dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” jelas Sarman.
Pihaknya juga memastikan penganggaran untuk penurunan kemiskinan, pengangguran, dan stunting benar-benar tepat sasaran. “Kami akan meninjau kembali setiap program di OPD agar relevan dan efektif menekan angka masalah krusial di Rokan Hilir,” pungkasnya.(Lukman)
