MediacyberID.com – Kabupaten Bekasi – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi dr. Ferry Parluhutan Sirait menyatakan dukungan penuh terhadap program pelayanan kesehatan lintas daerah yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dukungan tersebut disampaikan Ferry kepada awak Media, Selasa (3/11/2026), saat dimintai tanggapan terkait manfaat program yang digulirkan Pemprov Jabar melalui Dinas Kesehatan kabupaten/kota se-Jawa Barat.
Menurut Ferry, program ini merupakan terobosan penting dalam upaya memanusiakan manusia di bidang kesehatan. Ia menilai, skema layanan lintas wilayah sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi.
“Bayangkan jika warga sedang dalam perjalanan ke daerah lain di Jawa Barat lalu jatuh sakit, maka keselamatan jiwanya harus tetap terjamin dengan mendapatkan layanan pengobatan terbaik di daerah tempat dia sakit,” ujar Ferry.
Politisi PDI Perjuangan yang duduk di Komisi IV yang membidangi kesehatan ini menambahkan, konsep tersebut sejalan dengan rencana penerapan BPJS Kesehatan Nasional yang akan mulai berjalan tahun depan. Saat ini, sistem tersebut masih dalam tahap uji coba di sejumlah wilayah di Indonesia.
Menurutnya, BPJS Kesehatan Nasional tengah melakukan berbagai penyempurnaan, terutama pada sistem rujukan, demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat luas. Jika sistem rujukan baru ini berhasil, maka akan diterapkan secara nasional pada tahun depan.
Dukungan serupa juga datang dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, dr. Arief Kurnia. Ia menegaskan bahwa program lintas daerah ini sejalan dengan hasil Rapat Koordinasi Kepala Daerah se-Jawa Barat yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Kantor Wali Kota Depok pada awal Oktober lalu.
Rakor tersebut, kata Arief, membahas beberapa isu strategis, mulai dari penguatan layanan kesehatan, evaluasi Angka Kematian Ibu (AKI), percepatan penurunan stunting, layanan kesehatan bagi tenaga kerja non-formal, hingga kerja sama pelayanan dengan rumah sakit di seluruh wilayah Jawa Barat. Pertemuan itu juga dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama layanan antar rumah sakit.
Sementara itu, Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menegaskan bahwa keterlibatan Pemprov Jabar dalam skema ini sangat penting agar pelayanan kesehatan tidak dibatasi oleh domisili pasien, karena seluruh warga di Jawa Barat merupakan satu kesatuan.
“Jangan sampai ke depannya pasien-pasien itu terbengkalai. Siapapun orang Bandung atau Indramayu sakit di Bekasi, layani di Bekasi, begitu juga orang Bekasi yang sakit di daerah lain harus dilayani,” kata Asep.
“Inilah kesepakatan yang hari ini kita buat dan jaga. Jadi orang Bekasi sakit di manapun di wilayah Jawa Barat, harus tetap mendapatkan pelayanan,” sambungnya.
Asep menjelaskan, kerja sama layanan kesehatan lintas daerah ini juga mencakup penanganan warga dengan kondisi tertentu yang belum ter-cover BPJS, termasuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Kasus-kasus yang tidak bisa ditanggung BPJS nanti akan dicover melalui kolaborasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, termasuk kasus kekerasan pada perempuan dan anak. Pemerintah Kabupaten Bekasi siap untuk melayani kasus-kasus yang berat seperti itu,” ujarnya.
Program layanan kesehatan lintas daerah yang diinisiasi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) ini dinilai menjadi inovasi penting dan bisa menjadi percontohan nasional. Oleh karena itu, program ini perlu mendapat dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan dan stakeholder di Jawa Barat demi kemajuan pelayanan kesehatan di masa depan.(Ir.A.Nadzhif)
