MediacyberID.com – JAKARTA – Gubernur Papua Matius D. Fakhiri meminta pemerintah pusat memprioritaskan putra-putri asli Papua sebagai tenaga pendidik pada Program Sekolah Rakyat guna memperluas kesempatan kerja sekaligus memperkuat kualitas pendidikan di Tanah Papua.
Permintaan tersebut disampaikan Fakhiri saat bertemu Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf di Jakarta, Senin (29/6/2026), dalam pembahasan percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Papua.
Menurut Fakhiri, Program Sekolah Rakyat tidak hanya bertujuan meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, tetapi juga harus memberi manfaat nyata bagi sumber daya manusia Papua melalui pemberdayaan tenaga pendidik lokal yang memiliki kompetensi.
“Kalau bisa mereka yang diberi kesempatan mengajar di Sekolah Rakyat agar sekaligus membantu adik-adik mereka mendapatkan pendidikan yang layak,” katanya.
Ia mengatakan Pemerintah Provinsi Papua selama ini telah mengalokasikan berbagai program beasiswa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk mengirim mahasiswa menempuh pendidikan di berbagai perguruan tinggi di dalam maupun luar negeri. Namun, sebagian lulusan tersebut masih menghadapi keterbatasan kesempatan kerja setelah kembali ke Papua.
“Kami sudah menyekolahkan banyak anak Papua ke luar negeri. Mereka sudah pulang, tetapi masih menganggur,” ujarnya.
Fakhiri menilai penempatan guru asli Papua di Sekolah Rakyat akan menjadi solusi yang saling menguntungkan karena mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja sekaligus menghadirkan tenaga pendidik yang memahami kondisi sosial, budaya, dan karakteristik masyarakat setempat.
Ia menjelaskan, sejak 2025 telah beroperasi empat Sekolah Rakyat rintisan di Papua yang tersebar di Kota Jayapura, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Biak Numfor. Masing-masing sekolah menampung sekitar 100 siswa jenjang SMA, sedangkan jenjang SD dan SMP masing-masing disiapkan untuk sekitar 50 peserta didik.
Menurut dia, keberadaan Sekolah Rakyat sangat penting untuk menjangkau anak-anak di wilayah pegunungan, kepulauan, dan daerah terpencil yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses pendidikan.
“Kalau dibangun di setiap kabupaten, kami yakin saudara-saudara kami yang selama ini tidak mempunyai kesempatan sekolah bisa mendapatkan akses pendidikan,” katanya.
Pemerintah Provinsi Papua juga mengusulkan agar pembangunan Sekolah Rakyat diperluas ke wilayah dengan tantangan geografis tinggi, seperti Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Waropen, sehingga layanan pendidikan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.
Fakhiri berharap pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di Papua dapat mulai beroperasi pada 2027. Selain memperluas pemerataan akses pendidikan, program tersebut diharapkan menjadi bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia Papua melalui pemberdayaan guru-guru asli Papua.(***)
