MediacyberID.com – KOTA BOGOR – Proses evaluasi kinerja Pemerintah Kota Bogor melalui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 berlangsung intens. DPRD Kota Bogor melalui Panitia Khusus (Pansus) menegaskan komitmennya untuk meneliti secara mendalam efektivitas penggunaan anggaran dan dampak riil yang dirasakan oleh masyarakat.
Rapat kerja pembahasan digelar di lingkungan DPRD Kota Bogor, Selasa (07/04/2026). Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Ketua Pansus, Ahmad Aswandi, ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi, serta jajaran anggota dewan lainnya.
Fokus utama dalam rapat tersebut adalah menilai sejauh mana realisasi anggaran tahun 2025 benar-benar memberikan manfaat. DPRD menegaskan bahwa capaian kinerja tidak cukup hanya dibuktikan dengan laporan di atas kertas, melainkan harus terasa dampaknya langsung oleh warga.
Anggota Pansus, Karnain Asyhar, menyampaikan bahwa secara makro, kinerja pemerintah daerah menunjukkan tren yang positif dan patut diapresiasi sebagai tanda pemulihan pasca masa sulit. Namun, legislator ini menekankan pentingnya menguji kebenaran data tersebut dengan kondisi riil di lapangan.
“Secara angka makro, capaian ini patut diapresiasi sebagai tanda pemulihan pembangunan daerah. Namun demikian, keberhasilan tersebut harus benar-benar dirasakan masyarakat, terutama kelompok rentan di tingkat bawah,” ujar Karnain.
Dalam paparannya, disebutkan sejumlah indikator ekonomi dan sosial yang menunjukkan perbaikan, di antaranya pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,45 persen dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 79,75. Selain itu, angka kemiskinan dan pengangguran juga dilaporkan mengalami penurunan.
“Data ini menunjukkan arah pembangunan yang cukup baik secara statistik. Namun, DPRD tetap perlu memastikan bahwa manfaatnya dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat,” tegasnya.
Di samping capaian makro yang menggembirakan, Pansus juga menyoroti kualitas belanja daerah yang masih perlu dievaluasi lebih dalam. Karnain menegaskan bahwa realisasi anggaran yang mencapai angka tinggi, bahkan di atas 95 persen, belum tentu menjamin efektivitas program jika persoalan dasar masyarakat belum terselesaikan.
“Peningkatan anggaran seharusnya berdampak langsung pada kualitas infrastruktur dan layanan publik. Jika masalah klasik seperti kemacetan dan layanan kesehatan yang belum merata masih terjadi, maka program prioritas perlu dievaluasi secara serius,” tegasnya.
Menurutnya, peningkatan anggaran harus diiringi dengan perbaikan nyata di sektor pelayanan publik. Jangan sampai anggaran terserap habis, tapi masalah yang dihadapi warga tetap sama.
Pansus DPRD Kota Bogor berharap pembahasan LKPJ kali ini tidak hanya menjadi agenda rutin atau formalitas tahunan semata. DPRD berkomitmen untuk menyusun rekomendasi strategis agar arah pembangunan ke depan lebih berpihak pada kesejahteraan rakyat.
“Penghargaan yang diraih pemerintah daerah tidak bisa menjadi satu-satunya indikator keberhasilan. Kepuasan publik dan keadilan pembangunan harus menjadi tolok ukur utama,” tutup Karnain.
Rapat kerja ini menjadi langkah awal dalam rangkaian panjang pembahasan. Hasil evaluasi mendalam nantinya akan dituangkan dalam rekomendasi resmi sebagai acuan perbaikan kinerja Pemerintah Kota Bogor di masa mendatang. (Ade Irawan)
