MediacyberID.com – KOTA DEPOK – Suasana di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok kembali terasa sangat serius dan penuh tanggung jawab dengan dimulainya masa kerja Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Depok untuk tahun anggaran 2025. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata komitmen lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja eksekutif.
Ketua Komisi A DPRD Kota Depok, H. Khairulloh, yang juga diamanahkan sebagai anggota Pansus, menegaskan pentingnya peran dewan dalam memastikan setiap kebijakan dan program berjalan sesuai koridor yang benar dan tepat sasaran.
Dalam keterangannya, Khairulloh menyampaikan bahwa Pansus akan melakukan kajian yang mendalam dan detail terhadap seluruh laporan capaian program yang telah direncanakan dan dilaksanakan sepanjang tahun 2025.
Tugas utama yang diemban kali ini bukan sekadar formalitas, melainkan upaya serius untuk memastikan bahwa anggaran daerah yang telah digunakan benar-benar terserap secara efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kami akan berusaha mempelajari, menelaah, dan mengoreksi LKPJ Wali Kota. Program-program yang sudah direncanakan harus dipastikan berjalan dengan sebaik-baiknya,” ujar Khairulloh, Selasa (07/04/26).
Ia menekankan bahwa fungsi pengawasan adalah inti atau “marwah” dari tugas seorang anggota DPRD yang harus dijalankan dengan penuh objektivitas. Pansus tidak hanya akan membaca laporan secara administratif, tetapi juga akan mencari celah atau kekurangan yang perlu diperbaiki.
Jika ditemukan adanya program yang belum berjalan optimal, terlambat, atau terdapat ketidaksesuaian antara perencanaan dengan realisasi di lapangan, Pansus siap memberikan rekomendasi yang tegas dan konstruktif kepada Pemerintah Kota Depok untuk dilakukan perbaikan.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Depok juga menyampaikan pandangannya terkait dimulainya kerja Pansus ini. Ia menekankan bahwa evaluasi terhadap kinerja pemerintah adalah bagian tak terpisahkan dari sistem checks and balances yang sehat dalam demokrasi.
“Kehadiran Pansus LKPJ ini sangat vital karena menjadi cermin pertanggungjawaban demokrasi. Kami berharap seluruh anggota Pansus dapat bekerja secara profesional, cermat, dan berintegritas tinggi. Pengawasan bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk memastikan setiap rupiah yang digunakan benar-benar kembali menjadi manfaat bagi warga Depok. Mari kita jaga kepercayaan masyarakat dengan kinerja yang transparan dan akuntabel,” tegas Ketua DPRD.
Dalam menjalankan tugas mulia ini, Pansus LKPJ Tahun Anggaran 2025 memiliki tiga fokus utama yang menjadi landasan kerja:
1. Keberpihakan Publik: Memastikan setiap program pemerintah benar-benar menyentuh dan mengayomi kepentingan masyarakat luas, khususnya warga kelas menengah ke bawah yang membutuhkan perhatian lebih.
2. Kesejahteraan Daerah: Menempatkan kemajuan dan kesejahteraan Kota Depok sebagai prioritas utama, di atas segala kepentingan politik praktis.
3. Audit Kebijakan: Memberikan rekomendasi strategis berdasarkan temuan dan koreksi yang didapat selama masa sidang, guna perbaikan kinerja di masa mendatang.
Di akhir pernyataannya, Khairulloh memohon dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Kota Depok agar Pansus dapat bekerja secara transparan, profesional, dan akuntabel.
Ia berharap hasil kajian dan rekomendasi dari Pansus ini nantinya dapat menjadi landasan kuat bagi pemerintah kota untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Kami berharap program pemerintah Kota Depok ke depan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat kecil, serta menjadikan kesejahteraan dan kemajuan Kota Depok di atas segala-galanya,” pungkasnya.
Nantinya, laporan dan rekomendasi hasil kerja Pansus akan dibawa kembali dalam Rapat Paripurna, sebagai bentuk evaluasi resmi DPRD terhadap kinerja pemerintahan Wali Kota Depok selama tahun 2025. (Ade Irawan)
