MediacyberID.com – KABUPATEN BEKASI – Pemerintah Kabupaten Bekasi benar-benar mengirim sinyal kuat ke seluruh desa! Dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 yang digelar di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Selasa (05/05/2026), aturan main berubah total. Pengelolaan dana desa tidak boleh lagi asal-asalan, transparansi dan akuntabilitas kini jadi harga mati!
Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menegaskan bahwa setiap rupiah dari APBN adalah amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan habis-habisan.
“Tidak ada ruang buat kelalaian. Dana desa harus transparan, akuntabel, dan yang paling penting: MANFAATNYA HARUS KERASA LANGSUNG SAMA MASYARAKAT!” tegasnya.
Dengan 179 desa dan populasi lebih dari 3,4 juta jiwa, peran desa sangat vital. Tapi Asep mengingatkan, besarnya anggaran yang digelontorkan negara harus sebanding dengan integritas pengelolanya.
“Jangan sampai uang yang seharusnya bikin sejahtera, malah bikin masuk bui! Jangan sampai jadi masalah hukum,” pesannya keras.
Pemerintah daerah juga menyoroti UU Nomor 3 Tahun 2024 yang memberi keleluasaan bagi desa. Namun, uangnya harus dipakai buat yang bermanfaat kayak bikin jalan, jembatan, dan bangun ekonomi warga.
“Dana desa itu bukan sekadar laporan, tapi alat buat naikin taraf hidup rakyat!”
Workshop ini juga bukti kalau pengawasan makin ketat. Hadir langsung narasumber dari DPR RI, BPKP, Kejaksaan, sampai Kementerian Keuangan. Artinya? Salah sedikit saja, langsung ketahuan!
“Ini bukan cuma pembinaan, tapi peringatan keras. Pengelolaan dana desa diawasi sangat serius,” kata Asep.
Di akhir, Asep menegaskan tujuan utamanya cuma satu: Dana negara harus kembali ke rakyat, bukan cuma jadi tulisan di atas kertas!
“Dana desa harus memberi dampak nyata! Itu harga mati!” tandasnya. (Ade Irawan)
