MediacyberID.com – KABUPATEN BOGOR – Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2027 dipastikan akan berangkat sepenuhnya dari aspirasi masyarakat. Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, menegaskan bahwa suara warga menjadi landasan utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikan Sastra Winara saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tingkat Kabupaten yang digelar di lingkungan Sekretariat Daerah, Cibinong, Selasa (07/04/2026). Kegiatan ini turut dihadiri oleh Bupati Bogor Rudy Susmanto serta seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Menurut Sastra, Musrenbang RKPD ini merupakan puncak dari proses perencanaan yang panjang dan berjenjang. Segala usulan yang masuk telah melalui penyaringan mulai dari tingkat paling bawah, yakni desa dan kecamatan, hingga dikumpulkan di tingkat kabupaten.
“Ini merupakan tahapan lanjutan dari Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan, yang kemudian ditindaklanjuti melalui Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten. Jadi prosesnya bertahap dan sistematis,” ujar Sastra.
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa tidak ada program yang muncul secara tiba-tiba dalam dokumen anggaran. Seluruh rencana kegiatan yang nantinya akan masuk ke dalam APBD 2027 merupakan hasil himpunan usulan masyarakat serta pokok-pokok pikiran yang diserap oleh anggota DPRD saat melaksanakan reses di daerah pemilihan masing-masing.
“Kebetulan aspirasi dari seluruh rekan anggota DPRD yang sudah melaksanakan reses juga telah disampaikan. Jadi ketika postur APBD nanti terbentuk, itu bukan program yang muncul begitu saja, melainkan hasil perencanaan matang satu tahun sebelumnya,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan bahwa fokus utama pembangunan tahun 2027 adalah pemenuhan hak dasar masyarakat. Pemerintah daerah ingin memastikan setiap program yang dijalankan benar-benar berdampak langsung dan menyentuh kebutuhan riil warga.
“Kami fokusnya adalah pertama, hak dasar masyarakat harus dilaksanakan dan terpenuhi,” tegas Rudy.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bogor juga menyatakan komitmen kuat untuk melanjutkan program Bantuan Keuangan (Bankeu) Desa pada tahun 2027. Program ini dinilai sangat vital untuk mendorong pemerataan pembangunan dan kemandirian di tingkat desa.
“Kemudian Bankeu Desa akan kita lanjutkan di tahun 2027. Mudah-mudahan mendapat dukungan penuh dari seluruh jajaran DPRD Kabupaten Bogor,” tambahnya.
Dengan mengedepankan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat, diharapkan perencanaan pembangunan ke depan dapat berjalan lebih tepat sasaran. Sinergi yang solid antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci agar setiap rupiah anggaran dapat dimanfaatkan secara efektif demi kesejahteraan bersama. (Muldian)
